BENGKALIS – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis menyelenggarakan kegiatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampus di Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng), Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang digelar di Ruang Mini Conference Gedung Kuliah Terpadu (GKT) 1 ini bertujuan mewujudkan akses keadilan yang mudah, tanpa biaya, dan merata bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik, Romadhoni ini menghadirkan dua narasumber dari LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis, yaitu Jon Hendri dan Hanjani. Materi yang dibahas meliputi layanan bantuan hukum tanpa biaya bagi masyarakat kurang mampu serta peran paralegal di tengah masyarakat.
Kegiatan ini memiliki sejumlah tujuan khusus. Pertama, memberikan penyuluhan dan pemahaman hukum kepada masyarakat dan mahasiswa agar sadar hukum dan mengetahui hak-haknya saat menghadapi persoalan hukum. Kedua, menjadikan kampus Polbeng sebagai pusat layanan hukum yang membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum secara preventif sebelum berproses di pengadilan. Ketiga, menjalin sinergi antara LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis, Polbeng, dan Kementerian Hukum untuk memperluas jangkauan bantuan hukum di Kabupaten Bengkalis. Keempat, menghindarkan masyarakat dari ketidakadilan akibat keterbatasan pemahaman hukum, keterbatasan biaya, dan belum adanya pendampingan hukum.
Dari pembahasan, peserta memperoleh pemahaman bahwa bantuan hukum tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu membayar jasa advokat, melainkan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Posbankum Kampus diharapkan menjadi jembatan antara dunia kampus, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat, sehingga persoalan hukum dapat dicegah sejak dini melalui konsultasi, penyuluhan, dan pendampingan.
Antusiasme peserta menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum, baik untuk persoalan pidana, perdata, keluarga, pertanahan, ketenagakerjaan, maupun upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), hingga grasi.
Dengan demikian, kehadiran Posbankum Kampus di Polbeng tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi langkah nyata untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sadar hukum, dan percaya diri dalam mencari keadilan.
Naskah: Tim Humas Polbeng
